Category: Politics

HAK ATAS TANAH MENGENAI HAK PAKAI DAN SHGB DARI KASUS SENGKETA LAHAN SMA 1 BANDUNG

Tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak atas tanah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi landasan hukum utama yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dengan tanah, serta […]

Peran Hukum Ketenagakerjaan dalam Unjuk Rasa Kebangkitan Pekerja Digital

Hukum Ketenagakerjaan, umumnya hukum ketenagakerjaan didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja dengan si pemberi kerja atau majikan atau Perusahaan si pemberi kerja serta hubungan dengan pemerintah. Molenaar dengan pendapatnya mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan merupakan Sebagian dari hukum yang berlaku yang mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Menurut pendapat ahli lain […]

KASUS PERDAGANGAN MANUSIA TKI YANG BEKERJA DI MYANMAR DI MATA HAM DAN HUKUM INTERNASIONAL

Menurut I Wayan Parthiana dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional (hal. 3-4), Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum yang terdiri dari asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku setiap subjek hukum, termasuk hubungan antara suatu negara dengan warga negaranya, antara negara-negara (termasuk organisasi internasional), antara satu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, antara organisasi internasional dengan individu-individu, […]

Gelar Konferensi Internasional Pertama, Fakultas Hukum UNAS Hadirkan Menteri Ketenagakerjaan dan Pakar Dunia

Jakarta – Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS) menghelat konferensi internasional pertama bertajuk ‘The First International Conference on Law, Economic and Social Justice (ICLES)’ di Menara UNAS, Kamis, 19 Juni 2025. Kegiatan ini menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, Ph.D. sebagai Keynote Speaker dan Para Pakar Dunia. Dekan Fakultas Hukum UNAS, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. mengatakan, konferensi ini […]

Prof. Basuki : Penuhi Tiga Sifat Pasal Karet Bisa di Revisi

Jakarta (UNAS) – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukkan terhadap kinerja-kinerja pemerintah, saat ini menjadi perhatian publik. Sedangkan, setidaknya sudah ada lebih dari 700 kasus yang terjerat oleh pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sejak disahkannya pada tahun 2016. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, […]