Author: Administrator

SEKJEN KPPRI AJAK MAHASISWA UNAS UNTUK IKUT MENDORONG PENGESAHAN RUU PKS

Jakarta (UNAS)- Lagi-lagi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi sorortan, pasalnya saat ini RUU PKS tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (ProLegNas) tahun 2020. Pada Selasa (30/6/2020), Baleg DPR mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2020 dan mengusulkan agar sejumlah RUU ditarik dari Prolegnas Prioritas itu, salah satunya RUU PKS. “RUU PKS adalah upaya/ihtiar yang […]

Dimasa Pandemic, Fakultas Hukum UNAS Terapkan PKPA Online

Jakarta (UNAS)- Dimasa pandemi Covid-19 yang sekarang ini sedang melanda seluruh dunia, membuat semua kegiatan dilakukan dengan terbatas, agar penyebaran virus corona dapat di kendalikan. Pada era ini segalanya dilakukan dengan online begitu juga dengan masalah pendidikan. Pola pengajaran dan pembelajar dilakukan dengan metode Pelajaran Jarak Jauh (PJJ). Ini juga dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas […]

Fakultas Hukum Unas Kaji Polemik RUU HIP di Tengah Pandemi

Jakarta (Unas) – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) kini tengah menjadi perbincangan publik. Usulan ini menuai berbagai macam pro dan kontra dari berbagai pihak. Apalagi, hadirnya RUU HIP ini dinilai tidak tepat dibahas di tengah pandemi Covid-19. Atas banyaknya tanggapan dan polemik dari berbagai pihak, Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas) mengkaji dan menganalisis […]

Peran dan Kedudukan Pararegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Jakarta (UNAS)-  Memperingati Hari Peradilan Internasional pada tanggal 17 Juli, Fakultas Hukum dan Pusat Bantuan Hukum Universitas Nasional menyelenggarakan Webinar dengan tema “Memaksimalkan Pararegal dalam pemberian bantuan hukum”. Webinar yang diselenggarakan pada Sabtu 18 Juli 2020 ini mengundang beberapa tokoh antar lain Dr. (C). Drs. Tb. M. All Asgar, S.H.,MH.,MSI (Advokad dan Ketua PBH UNAS), Dr. […]

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGUJIAN PASAL 3 AYAT (7) PKPU NO. 5 TAHUN 2019

Pendahuluan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2019 telah menerbitkan putusan terkait pengujian yang dilakukan Rachmawati Suoekarnoputri terhadap Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Dalam amar putusanya, Mahkamah Agung memutuskan […]