Pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025, Fakultas Hukum Universitas Nasional melakukan judicial review yang dilansir oleh HUMAS MKRI dengan persoalan Dualisme Pemahaman Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Notaa Kesepahaman dengan Pihak Asing yang dimana sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nasional yaitu; Devi Ramadhani sebagai Pemohon I, Yanhar Mizam […]
Perjanjian atau overeenkomst merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada pihak lain, atau di mana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal. Pengertian ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu pihak […]
Tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak atas tanah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi landasan hukum utama yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dengan tanah, serta […]
Hukum Ketenagakerjaan, umumnya hukum ketenagakerjaan didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja dengan si pemberi kerja atau majikan atau Perusahaan si pemberi kerja serta hubungan dengan pemerintah. Molenaar dengan pendapatnya mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan merupakan Sebagian dari hukum yang berlaku yang mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Menurut pendapat ahli lain […]
Jakarta, 19 Juli 2025 – Universitas Nasional (Unas) melalui Fakultas Hukum dan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Unas sukses menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan dan Konsultansi Hukum serta Kuliah Luar Kampus. Acara ini melibatkan partisipasi aktif mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum dan para dosen Fakultas Hukum Unas, menunjukkan komitmen kampus dalam pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum. […]
